POLITIK PROFANASI, NASIONALISME VS SEKULERISME > WAJIB UMMAT ISLAM PILIH PARTAI ISLAM!

Politik Profanasi,Nasionalisme VS Sekularisme.. Wow Interesting ! Share Sun 8:51am Hi guys…gara2 aku baca koran kompas edisi 30 januari 2009 di halaman 6 kolom opini ..yg berjudul “pancasila paradoxs” ,aku jadi ada inspirasi untuk menulis di note ini.krn disitu menjelaskan ttg pancasila tapi kok agak sekularisme ya…aku jadi ingin menupahkan segala cara pemifikiranku di note ini ,sambil menghabiskan detak-detik malam minggu yang dingin dan sepi ini…. Riuh rendah seputar partai berbendera agama yang mulai merangkul ideologi kemajemukan patut dicermati. berbagai sikap bermunculan, ada yang curiga, kecewa, dan gembira. Apa pun reaksi yang muncul saling silang ideologis itu sudah terjadi. Partai berideologi Agama kini menggandeng nasionalisme, seperti partai nasionalis membangun sayap Agama. Bagi aku, kedua saling silang itu adalah kekeliruan fatal. Partai politik gagal memahami hakikat politik sebagai struktur antagonistik. Masalah ideologi tidak pernah selesai sejak bangsa ini berdiri hingga kini. Selesainya ideologi adalah berakhirnya politik. menurut aku, satu kelompok menjadi entitas politik jika mengikat diri secara antagonistik. Kelompok agama, misalnya, menjadi kelompok politik jika memasuki struktur kawan-lawan dengan kelompok lain. Pertentangan antara kelompok nasionalis dan agama saat pendirian republik adalah manifestasi “yang politik” secara paripurna. Sodoran partai agama untuk mengembalikan status yuridis tujuh kata piagam Jakarta juga berdiri pada logika yang sama. Agama sendiri adalah pemisahan. Agama atau religion berasal dari kata Latin relegere, yang berarti kehati-hatian dalam berhubungan dengan yang Ilahi. Yang ilahi adalah yang tak tersentuh, yang sakral sebagai oposan terhadap yang profan. Yang profan adalah hal-ihwal yang dipertukarkan, dipertanyakan, dipermainkan, singkatnya: relatif. Ritus pengorbanan adalah sakralisasi yang profan. Sesuatu yang semula bagian dunia instrumentasi manusia dilepas ke realitas sakral tak terjamah. Corak agama sedemikian membuatnya bernapaskan politik sedari awal. Begitu satu kelompok mengikat diri secara agamis, ia menarik garis antara yang tak terjamah dan yang terjamah. Yang tak terjamah adalah yang Ilahi dalam ayat-ayat suci. Sebaliknya, yang terjamah adalah segala sesuatu yang non-ayat. Aneka pikiran non-ayat seperti liberalisme, sosialisme, multikulturalisme, dan nasionalisme adalah bagian yang terjamah. Artinya, tingkat falibilitasnya amat tinggi dibandingkan dengan ketaktersangkalan ayat-ayat suci. Nah, politik agama berupaya memasukkan ayat-ayat yang tak terjamah ke dalam realitas politik yang terjamah. Dengan kata lain, politik agama menetralisasi kebisajadian, ketakniscayaan realitas politik dengan kunci-kunci mati sakralitas. Yang sakral menetralisasi yang profan dan mengakuisisinya diam-diam. Jika sosialisme tidak bisa mengatasi persoalan kemiskinan, sosialisme agama bisa menyelesaikannya. Jika nasionalisme mandul, suntikan agama ke jantung ideologi itu pasti bisa menyuburkannya. Bagi aku, struktur antagonistik adalah nasib politik agama yang tidak bisa merangkul segalanya. Ia berdiri diametral dengan politik non-ayat. Partai berbasis agama dan yang berbasis ideologi sekuler ibarat minyak dan air. Jika ada sinkretisasi di antara keduanya, itu hanya semu. Politik sekuler membangun sayap agama dengan niat menetralisasi puritanisme. Politik agama mengadopsi ideologi sekuler dengan niat mengendurkan profanitasnya. Baik politik ayat maupun non-ayat, keduanya adalah politik berniatan. Ini semua tidak berarti pintu politik agama mesti dikunci rapat-rapat. Dalam demokrasi, politik agama yang paling puritan pun harus diberi tempat. Bahkan, puritanisme itu harus dideklarasikan secara tegas sebagai posisi politik. Artinya, jika partai agama mulai merangkul pikiran non-puritan, ia kehilangan posisi politiknya. Hal yang sama berlaku bagi partai-partai berideologi sekuler. Jika partai-partai tak berposisi, “yang politik” pun pupus dan demokrasi kehilangan geregetnya sebagai bentuk administrasi kekuatan-kekuatan antagonis. Hanya saja, politik profanasi yang digelar partai agama harus dibaca secara berbeda. Profanasi bukan membawa yang sakral ke realitas politik bersyarat. Profanasi bukan menetralisasi yang profan, tetapi sebaliknya. Segala yang suci, tak terjamah, dan absolut kembali ke dunia profan yang mana segala sesuatu dapat dipermainkan dan dipertanyakan. Di sini letak perbedaan antara profanasi dan sekularisasi sebagai konsep politik. Sekularisasi adalah pemindahan kekuasaan langit ke bumi tanpa netralisasi. Kuasa “yang Ilahi” dipindahkan ke pundak sang raja. Yang absolut di langit menjelma menjadi yang absolut di bumi. Sebaliknya, profanasi adalah proses membuat yang absolut di langit menjadi profan. Artinya, yang absolut dinetralisasi dan dikembalikan ke dunia profan yang sarat silang sengketa. Yang tak dipertanyakan kini menjadi relatif dan biasa-biasa saja. Demokrasi muncul sebagai reaksi atas kekosongan kekuasaan raja pascarevolusi-revolusi besar peradaban. Cangkang kekuasaan yang semula berisi sekularisasi kekuasaan langit sudah kosong melompong. Artinya, siapa pun yang kini menghuninya tidak lagi bisa mempertahankan absolutisme. Alias, si penghuni cangkang kosong itu kini telah berstatus profan secara paripurna. Politik agama bisa saja menghuni cangkang kekuasaan dan meloloskan klaim-klaim politiknya. Hanya saja, demokrasi sebagai bentuk profanasi membuat klaim-klaimnya menjadi relatif. Politik agama bisa berdiri diametral dengan politik sekuler. Namun, status ontologi politik klaim-klaimnya berdiri pada lempeng yang sama: ketakniscayaan. Karena itu, sebaiknya dilupakan upaya merangkul yang sekuler. Politik adalah silang sengketa di antara pelbagai posisi politik yang secara tegas terpisah satu sama lain. Agama adalah politik sedari mula. Artinya, politik agama adalah sebuah koordinat antagonis dalam kuadran politik. Hal yang sama berlaku bagi politik sekuler. Tiap koordinat, posisi, dan modus politik berhak meloloskan klaim-klaimnya. Namun, keduanya harus ingat, demokrasi sebagai profanasi membuat kebenaran senantiasa berlari dan mengelak.

BEST REGADS, CINDY Written on Saturday – Comment – Show Comments (7)Hide Comments (7) -

Report Note Achmad Zaenal Abidin at 7:36am February 2:

Cindy lupa ya atau belum tahu bahwa Partai agama khususnya Islam adalah berdasarkan Quran dan Hadist, dimana didalamnya terdapat 2 bagian utama yaitu : 1. Hubungan antara Manusia dengan Tuhannya Allah swt dan 2. Hubungan antar manusia. Dalam hal hubungan antara manusia dengan Tuhan memang rigid/kaku yaitu harus dilaksanakan sesuai yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah saw berdasarkan hadist shohih oleh ummat/masyarakat yang beragama Islam, sedangkan untuk untuk hubungan antara manusia, bisa dilaksanakan oleh semua masyakat dan tidak hanya ummat islam saja sebagai inspirasi untuk melahirkan undang undang/hukum antar manusia dalam menjalankan kehidupan didunia karena bermanfaat bagi semua ummat manusia (rahmatan lil aamien) misalnya hukum nikah, hukum waris,hukum dagang, larangan makan darah, bangkai, minuman keras, larangan riba dan sebagainya. Sehingga dari segi keluwesan, partai berdasarkan pancasila dengan berdasarkan agama khususnya islam, maka partai agama lebih luwes.

Achmad Zaenal Abidin at 7:44am February 2:

Karena semua unsur pancasila terdapat dalam quran dan hadist, sedangkan Pancasila sebagai dasar untuk membuat hukum kehidupan kurang lengkap sebagai sumber acuan detail melainkan hanya global saja. Sekuler pada dasarnya hanya membuat hukum dan perundang undangan berdasarkan logika manusia saja, padahal pengetahuan manusia terbatas, sedangkan hukum Allah adalah pasti benar karena yang membuat hukum adalah Tuhan pencipta alam semesta yang jika mengandung ketidak benaran, maka niscaya alam akan runtuh. Contoh lain sebagai produk sekuler adalah ekonomi kapitalis, yang terbukti rontok dan tidak mensejahterakan ummat manusia melainkan hanya melahirkan penjajahan secara terselubung antara yang meminjamkan/menerbirkan uang tanpa jaminan yang memadai (baca termasuk Federal Reserve USA) kemudian meminjamkan ke nasabah/Bank bank commercial harus pakai jaminan yang terbukti tidak adil dan tidak merata pertumbuhannya bagi rakyat seluruh dunia.

Efdinal Alamsyah at 8:57am February 2:

@ Cindy: secara pribadi, sy sependapat dengan mu. Sy tidak sreg adanya partai politik, yang berlandaskan agama tertentu. Karena dalam politik hanya ada “kepentingan” sesaat. Kepentingan sama, bearti teman, kepentingan beda, berarti lawan. Bagi ku agama biarlah menjadi penuntun hubungaan ku dgn Allah dan dengan masyarakat.. Selama ini saya memilih sebuah partai adalah dari track record nya, apakah politisinya pernah “bermasalah” atau tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dgn agama/moralitas atau tidak.. Mohon maaf saya lebih sreg dgn sistem politik di USA yang jelas-jelas memisahkan agama dari politik…positifnya satu partai politik bisa menyatukan umat dari berbagai agama… Efdinal Alamsyah at 9:07am February 2 @ pak Achmad Zaenal Abidini: Mohon maaf, sy tidak terlalu ahli dalam alqur’an & hadits. Ilmu agama cuma didapatkan dari orang tua dan guru-guru agama di sekolah / guru mengaji dan sedikit membaca…jadi kalau pendapatnya agak “melenceng” di maafin ya pak? Saya ada pertanyaan buat bapak: mengapa semua negara maju adalah negara yang berlandaskan demokrasi? mengapa negara islam tidak ada yang menjadi negara maju? kalau masalah dana, sumber daya, rasanya bukan….terus yang salah apa? Saya berpikiran kalau Indonesia menjadi negara yang demokratis, toleransi antara umat beragama bisa lebih baik (spt yang dicontohkan di jaman nabi Muhammad SAW).. Jadi partai politik yang berbasis agama tertentu tidak perlu ada…..politik tidak akan pernah dicampur adukan dengan agama…politik tidak akan pernah menjadi “baik” walaupun partai yang berlandaskan agama tertentu menjadi penguasa,…seperti yang pernah dibuktikan oleh sejarah dimanapun di dunia ini… Wassalam, dinal

Achmad Zaenal Abidin at 6:34am February 3 :

Justru contoh dari zaman Rosululloh Muhammad saw itu merupakan contoh yang baik dari suatu politik berdasarkan agama islam yang benar (karena islam sebagai penguasa) dan pemimpin partai islam yang benar (yaitu Muhammad saw). Panjang ceritanya, tetapi intinya adalah terbukti bahwa jika partai islam sebagai penguasa, maka toleransi akan berjalan dengan baik asal dengan pemimpin partai islamnya benar benar menerapkan islam dengan benar. Dunia barat sebelum islam lahir adalah terbelakang tetapi justru dunia islam yang maju. Dunia islam menjadi mundur ketika banyak oknum islam meninggalkan kaidah kaidah agama islam, sebaliknya dunia barat menjadi maju setelah mengalahkan islam dalam perang salib dan mengambil semua ilmu ummat islam pada saat itu. Islam yang benar sangat menghargai demokrasi dan toleransi. Jika sekarang negara islam belum maju, karena tidak menerapkan semua tuntuntan islam dengan benar dan konsekwen yang rahmatan lil alamien (bermanfaat bagi seluruh ummat manusia). Efdinal Alamsyah at 8:35am February 3 jadi kalau di negara-negara islam yg ada sekarang, yang ada hubungan langsung dengan sejarah nabi Muhammad SWA aja tidak mampu menerapkan kehidupan benegara spt yang di contohkan rasulullah….. apakah di Indonesia yang bukan negara Islam, jauh dari sejarah nabi Muhammad, akan mampu berbuat seperti yang di contohkan?

Achmad Zaenal Abidin at 1:29pm February 3 :

Bisa dong, negara manapun akan sukses jika benar benar memegang quran dan hadist shohih dengan benar penguasanya, sesuai dengan hadist nabi ketika khekhalifahan lepas dari islam, maka peganglah quran dan hadist. Untuk itulah, perlu partai agama berdasarkan islam yang menang sehingga toleransi agama dan kehidupan masyarakat akan berjalan baik dengan ekonomi yang baik karena menjalankan islam sebagai the way of life yg sangat toleran terhadap agama manapun soal ibadah, sedangkan soal hugungan antar manusia rahmatan lil alamien. Sehingga wajiblah untuk ummat islam untuk memilih partai islam agar berhasil.