Penolak RUU-P Radikal, gaya preman dan Menyebar Kebohongan

Temans,

Ternyata gaya preman bukan bukan hanya diterapkan di jalanan, tetapi para penolak RUU Pornografi yang disponsori PDIP dan PDS bahkan menerapkan premanisme di forum forum resmi.
Apakah ini merupakan demokrasi yang baik ? mengapa media tidak memberitakan di TV ?
sedangkan yang diberitakan di TV bahkan berkali kali hanya bentrokan FPI dan AKKBB ?

Termasuk media juga tidak memberitakan berita berita bohong dan pembohongan/disinformasi terhadap masyarakat yang tidak mengerti RUU Pornografi ?
Silahkan baca artikel dibawah ini dengan detail

Salam,
Zaenal

http://fighter495.multiply.com/journal/item/124/Penolak_RUU-P_Radikal_dan_Menyebar_Kebohongan

Berbicara masalah kekerasan, media selalu mengulang Insiden Monas (1/6), seolah FPI dilukiskan makhluk yang begitu keji nan radikal di masyarakat. Tragedi pembunuhan di area persidangan PN Jakarta Pusat beberapa hari lalu, juga lengkap dikupas sebagai tindak kekerasan, dan kemudian FPI diikut-ikutkan dalam ulasan tayangan videonya. Persepsi masyarakat memang sedang dikendalikan, total oleh media.

Anda kira, semua yang berhubungan dengan kekerasan bermuara pada FPI??, sungguh sebuah pandangan yang naif. Lihatlah ulah para penentang RUU Pornografi pada tulisan yang terlampir berikut. (tulisan dari www.apadong.com, oleh Ade Armando: pakar komunikasi UI)

“Fear-mongering dan Kekerasan dari kubu Penolak RUU Pornografi”

Awal pekan ini sejumlah anggota DPR berjalan ketiga daerah yang selama ini dianggap sebagai basis penolakan RUU Pornografi untuk melakukan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para wakil masyarakat di tiga provinsi: Bali, Sulawesi Utara dan Jogja.

Acara ini diadakan terutama untuk menjawab permintaan agar RUU ini disosialisasikan dan didiskusikan kembali.

Saya hadir di RDPU soal RUU Pornografi di Bali.

Keadaannya sungguh buruk:

1. Suasana sungguh tak terkendali, bahkan oleh Gubernur. Walau ada sejumlah tokoh masyarakat Bali berbicara dengan tenang, puluhan undangan datang bukan untuk berdiskusi tapi untuk marah dan memaki- maki. Tujuh anggota DPR yang mendukung RUU Pornografi dan berusaha menjelaskan argumen mengapa RUU ini penting diteriaki, dimaki-maki, disuruh turun dan pulang ke Jakarta. Tak ada dialog.Mengingatkan saya pada gaya FPI. Bahkan memang salah satu pembicara menyatakan dirinya mewakili kaum preman.

2. Gubernur Bali menyatakan: “Kami bukan saja menolak RUU Pornografi tapi juga menolak membahasnya!”

3. Pasal-pasal RUU yang dipersoalkan sama sekali tak dibicarakan.Sebagian peserta masih berbicara bahwa kalau disahkan, RUU ini akan mengkriminalkan para turis berbikini di pantai-pantai Bali, mengkriminalkan arca-arca dan patung-patung Bali dan akan mengkriminalkan adat istiadat Bali. Nyata sekali para pembicara ini termakan propaganda dan disinformasi yang menyesatkan tentang isi RUU.

4. Kelompok Islam tidak diundang dalam acara ini. Wakil MUI Bali akhirnya bisa hadir setelah bergerilya mencari cara untuk bisa masuk ke ruangan. Sepanjang acara, mereka, tentu saja, tidak punya kesempatan untuk berkomentar (walau kemudian, saya katakan pada mereka: tak perlulah MUI bicara dalam suasana panas begini).

5. Wakil PDS di DPR jelas-jelas berusaha memanfaatkan acara ini.Tanpa bicara isi RUU, ia memanfaatkan waktu untuk bicara dengan satu pernyataan singkat: “Sejak awal PDS menolak RUU Pornografi ini.”Tepuk tangan pun bergemuruh.

6. Kampanye negatif dengan sangat kasar sangat terasa. Ketua MUI Bali menunjukkan pada saya berita Media Indonesia yang memuat informasi bohong dengan seolah-olah mengutip pernyataan Ketua MUI Bali bahwa dia mendukung penolakan atas RUU Pornografi.Saya sarankan pada dia, kirimkan surat ke Media Indonesia dan Dewan Pers dan koran-koran besar lain bahwa Ketua MUI Bali tidak pernah menyatakan hal itu. Saya katakan, kalau Bapak tidak membantah, orang akan menyangka bahwa MUI Bali memang mendukung penolakan.

7. Bagaimanapun kondisi Bali lebih baik daripada Rapat Dengar Pendapat Sulawesi Utara. Di Sulut, seorang pendukung RUU Pornografi dipukul tatkala menyatakan dukungannya atas RUU Pornografi.

8. Sepanjang acara, ancaman bahwa Bali akan memisahkan diri dari NKRI kalau RUU ini disahkan berulang-ulang disampaikan.

Di Bali, saya belajar, perjalanan kita menuju masyarakat demokratis yang beradab memang masih jauh dari kenyataan. FPI cuma salah satu contoh. Contoh-contoh lainnya tersebar di mana-mana. Tapi, memang, kata siapa hidup ini mudah?

Ade Armando

* fear-mongering: kampanye misinformasi yang rutin dilakukan dari kubu kontra RUU-P, oleh PDS, PDIP beserta jaringannya. Dengan menyebar kebohongan bahwa RUU-P ini mengancam kebhinekaan, mengancam NKRI, mengancam adat istiadat; padahal tidak ditemukan satu pasal pun yang menyatakan demikian. Sayang sekali masyarakat Bali berhasil dibohongi oleh mereka.