Penerapan SMART KTP Nasional untuk menjamin pengaturan level subsidi Rakyat was sebelum naikkan BBM minta KPK periksa ESDM dan PERTAMINA dulu

Bang Ongku, Mas Basuki, Mas Ridwan dan Rekans,

Cepat atau lambat Indonesia harus menerapkan sistem SMART KTP Nasional yang menggunakan smard card dengan tujuan :

1. Unifikasi nomor penduduk untuk seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi penduduk yang mempunyai beberapa KTP, dimana hal ini bermanfaat untuk :
a. Jumlah yang berhak menjadi pemilih untuk PEMILU, PILKADA tinggal menentukan umurnya saja yang relatif menghilangkan pemilih double/palsu.
b. Untuk kepentingan imigrasi tidak ada pemalsuan identitas.
2. Dengan diterapkannya SMARD CARD untuk KTP Nasional, maka bisa dimasukkan sekaligus nomor NPWPnya.
3. Dengan diterapkannya SMARD CARD untuk KTP Nasional, maka bisa ditentukan level subsidinya dari peringkat 0 sampai 10 misalnya yang tergantung kepada level ekonominya,
dimana KTP tersebut bisa dibaca disetiap SPBU yang berada di seluruh Indonesia, lalu berdasarkan level subsidinya akan memunculkan harga bahan bakar atau komoditi lainnya
yang harus dibayar oleh masyarakat.
4. Dengan data dari SMARD KTP Nasional, maka data jumlah yang akan disubsidi dan atau jumlah populasi dsb akan akurat dan langsung diterima oleh yang berhak.
5. Dengan assumsi jumlah penduduk 230 juta jiwa, dimana yang dewasa adalah misalnya 100 juta jiwa, maka akan membentuk pasar besar dalam keperluan IT termasuk bisa
langsung dibuat sendiri pabrik smard card di Indonesia (BUMN) dengan lisensi dari LN atau buat sendiri ?

Anggaran bisa menggunakan gabungan dari semua anggaran pengadaan KTP/identitas/kependudukan kabupaten seluruh Indonesia.

Mudah mudahan dengan level subsidi yang diatur dari level 0 sampai dengan level 10 tersebut subsidi Pemerintah untuk BBM, minyak goreng, listrik dan sebagainya, bisa makin kecil sehingga akan makin banyak anggaran Pemerintah RI yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Salam,
Zaenal

At 05:15 26/04/2008, Saiful Ridwan wrote:

> —– Original Message —–
> From: “Ongku P.Hasibuan”
> Mhn
> maaf, pandangan saya : Subsidi hanya kebijakan reaktif jangka pendek
> semata, yang akibatnya memanjakan dan tdk mendidik. Kalaupun ada subsidi,
> haruslah benar-benar bagi yang tidak mampu, tidak disama ratakan.

Disinilah kata kunci nya. Subsidi tidak bisa diberlakukan secara rata.

Dan secara prinsip dan kebijakan, menurut saya, selama masih ada kelompok miskin dan tak mampu di muka bumi Indonesia, subsidi tetap diperlukan. Bukan soal tindakan jangak pendek, memanjakan, mendidkk atau tidak, – tapi merupakan salah satu komponen kebijakan / cara utk lebih mewujudkan terjadinya pemerataan, serta upaya mendekatkan kesenjangan antara kelompok tak mampu dg mampu.

Dg demikian, adalah salah besar, kalau kelompok masyarakat yg mampu dan kaya juga ikut mendapatkan subsidi. Ini harus dihapus, dan bahkan kelompok ini harusnya juga memberikan kontribusi lebih besar dlm upaya pemerintah utk mewujudkan pemerataan. Dg kata lain, anggaran utk subsidi bisa sebagian diambil dari pajak yg diperolah pemerintah dari kelompok mamû dan sangta mampu.

Bagaimana mekanisme pelaksaannnya bisa dibicarakan dan dibahas bersama. Pemberian kartu/kupon subsidi bensin adalah salah satu bentuk usulan klasik yg bisa dipertimnagkan secara sungguh2. Selain itu, bahan bakar yg jelas2 bukan utk konsumsi masyarakat miskin spt avtur, dan bahan bakar utk mobil mewah bisa dikenakan pajak tambahan.

Beberapa hari lalu saya sempat posting di milis ini mengenai isu yg lebih luas lagi dari subsidi, yaitu mengenai perlunya pemerintah secara sungguh2 memikirkan kebijakan DISENTIF KONSUMSI ENERJI. Prinsipnya: “semakin banyak anda gunakan enejri semakin berlipat berganda anda harus bayar” Contoh: semakin banyak air atau listrik yg dikonsumsi per rumah (rekening) semakin besar dan berlipat ganda harga per liter atau kw nya. Dg demikian kita akan berhati2 utk menjaga konsumsi tidak melebihi batas tertentu. Kalau tidak bisa karena sudah terbiasa dg berbagai kenyamanan di rumah dg AC, mesin cuci, penghangat air, televisi ukuran lebar / home cinema, mandi berliter2 air, – ya silahkan, tapi silahkan juga bayar ekstra. Nah biaya ekstra yg diperoleh pemerintah ini kemudian dikembalikan entah dlm bentuk subsidi ke kelompok yg berhak atau pembangunan infrastruktur pembangkit/penghasil enerji terbarukan.

Salam,
saifulridwan – ar77

–
Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta
kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat.